• Sabtu, 27 November 2021

Sri Mulyani Luruskan Penerapan Pajak Natura : Bukan Fasilitas Laptop dan Ponsel

- Sabtu, 20 November 2021 | 08:20 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati

BAWAKALEM.COM -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kesalahpahaman seoal pemberlakukan pajak natura (pemerberian barang atau kenikmatan dan bukan dalam bentuk uang.

Menurut Sri Mulyani, fasilitas kantor yang didapat karyawan seperti laptop dan ponsel, tidak akan dikenakan pajak natura karena merupakan biaya bagi perusahaan.

Sri Mulyani menjelaskan, pajak natura diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Kalau pekerja dapat fasilitas laptop, masa dipajakin? Kan tidak begitu. Pekerja dikasih fasilitas kendaraan atau uang makan, ya kan bukan itu," kata dia, Jumat, 19 November 2021.

Sri mengatakan, pajak natura dalam UU HPP merupakan fringe benefit yang berlaku untuk beberapa segmen kelompok profesi tertentu yang luar biasa besar.

Dia menjelaskan, tujuan pengenaan pajak natura untuk menciptakan keadilan bagi wajib pajak sehingga tidak semua karyawan yang mendapat fasilitas kantor akan dikenakan pajak atas natura.

Penghasilan natura nantinya dikenakan untuk barang dan pihak tertentu. “Jadi kita hanya akan memberikan suatu threshold tertentu," katanya.

"Kalau fasilitasnya, saya tidak tahu. Mungkin kita boleh tanya sama Ketua Kadin Pak Suryadi. Kalau CEO itu kan fringe benefit banyak banget, biasanya jumlahnya sangat besar,” ujar Menkeu.

Adapun terdapat beberapa natura yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, seperti alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang berasal dari APBN atau APBD, serta natura lain dengan jenis dan batasan tertentu. (BK/AF)

Halaman:

Editor: Muhammad Mujadidi H

Sumber: Setkab RI/Kepresidenan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X